Semangat RI ‘Buang Dolar’ Menjadi-jadi, Ini Buktinya!

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) kian serius untuk mengurangi transaksi dengan dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang 2023. Buktinya, pada Agustus 2023, bank sentral menggaungkan istilah kerja sama penggunaan mata uang lokal, yakni Local Currency Transaction (LCT).

LCT sebenarnya bukan barang baru. LCT dahulu dikenal dengan nama Local Currency Settlement (LCS). LCS adalah penyelesaian transaksi bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra dengan menggunakan mata lokal. Sejak diperkenalkan pada 2018, LCS memang banyak digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka perdagangan antaranegara dan investasi.

BI memutuskan penggantian nama agar penggunaan LCS tidak hanya terbatas pada dunia usaha. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, penggantian istilah LCS menjadi LCT dikarenakan penggunaannya yang kini tak terbatas pada settlement transaksi perdagangan dan investasi saja.

“Kok diganti? Karena penggunaan LCT kini ada tiga fungsi,” kata Perry dalam konferensi pers, Kamis (24/8/2023).

Pertama, LCT untuk settlement transaksi perdagangan dan investasi. Kedua, LCT untuk transaksi pembayaran lintas batas (cross border payment).

Ketiga, LCT untuk transaksi di pasar keuangan. Artinya, LCT bisa digunakan untuk bertransaksi berharga negara (SBN), sekuritas rupiah BI (SRBI), dan membeli instrumen keuangan lainnya.

Saat berkembang menjadi LCT, pemerintah pun semakin gencar mengawal inisiasi BI tersebut. Pada KTT ASEAN di Jakarta, September 2023, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan resmi membentuk satuan tugas nasional LCT.

Pembentukan satuan tugas nasional Local Currency Transaction (LCT) ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di sela-sela AIPF ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) yang merupakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.

Adapun, dari sisi pemerintah, penandatanganan dilakukan oleh sejumlah menteri a.l. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Turut meneken nota kesepahaman tersebut Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, dan Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Pembentukan Satgas Nasional LCT ditujukan untuk mendorong implementasi framework LCT sebagai bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik. Implementasi LCT dimaksud diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor-impor, investasi, transaksi pembayaran lintas batas, antara lain melalui QR cross border, termasuk ke depan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga.

Satgas LCT ini nantinya akan bertugas untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara.

Hingga saat ini, Indonesia telah melakukan kerja sama LCT dengan sejumlah negara di kawasan a.l. Malaysia, Thailand, Jepang dan China. Namun, jelang akhir 2023, Indonesia telah memiliki kesepakatan bersama untuk membangun kerja sama LCT dengan Singapura dan Korea Selatan.

Dengan Singapura, RI telah menorehkan kemajuan yang signifikan. BI dan Monetary Authority of Singapore (MAS) telah meresmikan implementasi interkoneksi pembayaran QR antarnegara pada 17 November 2023. Artinya QRIS bisa digunakan di Singapura dan sebaliknya QR Singapura bisa dipakai di Indonesia.

Bersamaan dengan ini, BI dan MAS juga menandatangani Letter of Intent (LOI) terkait kerangka kerja penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal (local currency settlement). Kedua negara bersepakat untuk mengimplementasikan LCT pada 2024.

LOI tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding yang ditandatangani kedua bank sentral terkait kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal (kerangka kerja LCT) pada Agustus 2022 sejalan dengan upaya memperkuat integrasi keuangan ASEAN untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal pada transaksi antar negara ASEAN.

Kemudian, pada 10 Desember 2023, BI dan Bank of Korea (BOK) menyepakati inisiatif implementasi penggunaan mata uang lokal yang direncanakan terealisasi pada tahun 2024. Inisiatif implementasi ini dicapai pada pertemuan High Level Meeting (HLM) antara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur BOK Rhee Chang Yong di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali.

Insiatif implementasi LCT ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman kerja sama penggunaan mata uang lokal kedua bank sentral yang telah disepakati pada Mei 2023 di Korea Selatan.

Sebagai langkah awal persiapan implementasi, BI dan BOK sepakat menyusun sebuah framework atau kerangka kerja LCT dalam suatu Operational Guidelines atau pedoman operasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo usai menyebut framework LCT akan memfasilitasi penyelesaian transaksi lintas negara di erea perdagangan dan diharapkan dapat meminimalisir eksposur nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya.

“Kami dengan penuh rasa syukur mengumumkan inisiatif bersama antara kedua bank sentral untuk mendorong penggunaan mata uang lokal melalui LCT framework yang diharapkan dapat diimplementasikan pada 2024,” tegas Perry.

Masa Depan LCT

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan penerapan local currency transaction (LCT) akan semakin diperluas ke negara-negara lain di luar Asean. Sejumlah negara segera menyediakan fitur pembayaran transaksi menggunakan uang lokal atau rupiah, yakni Jepang, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Arab, dan India.

“Nanti kita bisa transaksi dengan menggunakan, misalnya QRIS walaupun kita nanti ada di Arab dan Jepang kita bisa gunakan itu,” kata Destry dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (5/9/2023).

Dengan adanya penerapan LCT di negara-negara tersebut, orang Indonesia juga bisa menggunakan QRIS untuk melakukan pembayaran. Sebaliknya, kata Destry, turis asing juga bisa menggunakan mata uang negara mereka untuk melakukan transaksi di Indonesia. Dengan penerapan kebijakan ini, dia berharap akan menarik turis asing untuk berkunjung ke dalam negeri.

“Mereka tidak usah repot mencari penukaran Rupiah,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Destry melaporkan, transaksi LCT per Oktober telah mencapai US$ 5,4 miliar, atau naik 55% dari catatan September sebesar US$ 4,9 miliar.

Sementara itu, dari jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan instrumen transaksi tanpa dolar itu telah mencapai 2.414, naik dari September 2023 sebanyak 2.287, dan dibanding akhir tahun lalu pun naik signifikan karena saat itu hanya sebanyak 1.700 pelaku usaha.

“Ini artinya secara bertahap kita mendiversifikasi dari valas yang ada di domestik,” ucap Destry. Dia berharap transaksi LCT dapat meningkat dan diperluas hingga di banyak negara ke depannya. https://lakbanhitam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*