Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bakal meluncurkan proyek Government Technology (Govtech) pada tahun depan, yang mencakup banyak layanan. Salah satunya adalah penataan administrasi yang membuat masyarakat tak perlu lagi melakukan fotocopy seperti KTP.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Muhammad Azwar Anas mengungkapkan ada 9 layanan yang akan diberikan oleh proyek GovTech Seperti identitas digital dasar, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, portal administrasi pemerintah, layanan kepolisian, pelayanan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia juga menjelaskan selama ini masyarakat dihadapkan berbagai layanan digital dari Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Kementerian dan Lembaga. Dari layanan GovTech maka akan terpusat pada satu platform.
“Selama ini Pemda punya aplikasi, Kementerian punya aplikasi, sehingga izin yang dikerjakan atau urusan sesuatu sangat banyak. Nah ke depan ini tidak lagi terjadi, akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk,” kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/12/2023).
“Begitu juga sebaliknya, kalau kemarin masyarakat harus melakukan fotocopy KTP di setiap urusan sesuatu, ke depan targetnya tidak lagi,” sambungnya.
Contoh lainnya dari layanan itu, nantinya pemerintah juga tidak perlu melakukan KTP sehingga identitas masyarakat sudah terekam secara digital, yang bisa diakses melalui smartphone.
Selain itu pertukaran data masyarakat antar kementerian juga bisa lebih mudah, hingga bisa menjadi alat pembayaran secara digital.
“Ketiga adalah pelayanan publik portal satu data tadi pak presiden meminta portal layanan tak satu kementerian tapi berdasarkan kebutuhan, contoh di Estonia itu langsung bagaimana cara melahirkan, bagaimana saya menikah, bagaimana asuransi saya. Jadi langsung ke urusan masing-masing tidak lagi sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh bapak Presiden,” katanya.
Saat ini pemerintah juga tengah mengkaji nama GovTech milik Indonesia. Dimana menurut Azwar Anas ada sembilan calon nama yang akan diputuskan.
Melansir keterangan Kemenpanrb, peluncuran GovTech dan Layanan Digital Nasional itu akan dilakukan Februari 2024 mendatang. Selanjutnya akan disusul dengan peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lainnya.
Seperti yang diketahui, Perum Peruri ditugaskan menjadi penyelenggara aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas. Tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Dengan penetapan ini artinya Peruri memimpin proyek Government technology (Govtech) baik tingkat lokal maupun nasional. Transformasi teknologi di pemerintahan adalah bagian dari strategi Visi Indonesia Digital 2045. https://cerahkanla.com/