Mirah Sumirat: THR Bagi Ojol Jangan Sampai Cuma Retorika

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi transportasi daring atau ojek online (ojol), merupakan imbauan.

Menurut Kemenaker, besaran dan mekanisme pemberiannya, diserahkan kepada perusahaan.

“Terkait THR untuk ojol dan kurir online, kami mengimbau manajemen perusahaan aplikator agar lebih peduli kepada mitranya, untuk merayakan momen-momen penting seperti hari raya keagamaan,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangan di akun media sosial resmi Ditjen PHI dan Jamsos, Rabu (20/3/2024).

Indah Anggoro Putri mengatakan, hubungan perusahaan aplikator dengan pengemudi transportasi daring saat ini, masuk dalam kerangka kemitraan. Karena itu, terkait bentuk THR, besarannya dan bagaimana mekanisme pemberiannya, dia menyarankan untuk dibicarakan dan dikomunikasikan di internal perusahaan masing-masing.

Pihaknya mengapresiasi kepedulian dan itikad baik dari platform digital yang sudah memberikan kemudahan bagi mitra ojol selama momen perayaan hari raya Idul Fitri, dengan memberikan berbagai insentif dan program.

“Sesuai imbauan, bentuk, besaran, serta mekanisme Tunjangan Hari Raya dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan disesuaikan masing-masing perusahaan aplikasi,” jelas Indah.

Sebelumnya, Indah menyatakan bahwa kedua pekerjaan itu masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berdasarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024, Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. 

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menyambut baik kebijakan Pemerintah tersebut. Namun, dia meminta agar imbauan itu bukan sekadar pencitraan.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengatakan, imbauan dari Kemenaker perlu diikuti langkah-langkah nyata. Menurutnya, diperlukan pendekatan pada perusahaan transportasi daring, agar mau memberikan THR, demi kesejahteraan bagi para ojol dan kurir online.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Mirah Sumirat.

Bagaimana tanggapan Anda, terkait imbauan Kemenaker tentang pemberian THR dari perusahaan aplikator ojol, untuk mitra atau drivernya?

Kami menyambut baik pernyataan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, yang menyatakan bahwa ojek online dan kurir logistik berhak menerima THR 2024.

Imbauan ini baik ya?

ASPEK Indonesia juga memiliki anggota pekerja ojol dan kurir online. Kami menyambut baik terobosan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, kami mengingatkan agar pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan ini, jangan hanya menjadi retorika, atau hanya untuk menaikkan citra Pemerintah saja.

Maksudnya bagaimana?

Ketentuan THR ini, harus dapat dijalankan oleh seluruh perusahaan aplikasi ojol dan kurir online.

Apakah tidak cukup dengan imbauan?

Nah, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak saja menerbitkan surat edaran dan imbauan saja, namun juga mengeluarkan aturan turunan lain, untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, agar pelaksanaannya lebih terarah.

Bagaimana kalau imbauan itu tidak dilaksanakan?

Mengenai itu, kami meminta agar Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian THR bagi ojol dan kurir online ini.

Apa saran Anda?

Sudah saatnya Pemerintah memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja berbasis aplikasi. Selain karena lemahnya perlindungan hak-hak pekerja ojol dan kurir online, juga karena penghasilan pekerja di sektor ini sangat minim, dengan jam kerja tak terbatas, lebih dari delapan jam per hari.

Jumlah pekerja di sektor ini berapa banyak ya?

Jumlah pekerja berbasis aplikasi, saat ini semakin meningkat. Pada saat yang sama, jumlah pekerja formal mengalami penurunan.https://mantrasungokong.com/wp-admin

RM.id  Rakyat Merdeka – Penanggungjawab Gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi, Silfester Matutina meyakini Presiden Jokowi mendukung kebebasan demokrasi. Menurutnya tidak mungkin Presiden menjegal hak seseorang untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Dalam berkali-kali pertemuan kami dengan Presiden malah tidak pernah menyebut nama Anies Baswedan. Kalau Pak Prabowo Subianto dan Pak Ganjar Pranowo malah sering disebut Pak Jokowi. Jadi jangan GR-lah Anies. Disebut saja tidak apalagi mau dijegal,” kata Ester, sapaan Silfester Matutina, dalam keteranganya di Jakarta, Senin (12/6).

Dia menduga kubu Anies sengaja mengeluarkan isu-isu hoax untuk memainkan politik playing victim demi menarik simpati masyarakat. Namun yang didapat masyarakat malah tidak percaya, bahkan antipati terhadap manuver politik Anies dan kawan-kawan.

“Akhirnya malah menggerus elektabilitas Anies Baswedan sebagai bakal capres terus melorot dan terjun bebas. Ditambah lagi jualan Anies mengenai isu perubahan sangat tidak jelas, tidak dimengerti, cenderung seperti halusinasi hingga tidak mendapat simpati masyarakat,” tutur Ester.

Untuk itu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu meminta kepada koalisi Anies agar merubah strategi untuk meraih simpati rakyat.

“Solidkan saja dulu antara NasDem, PKS dan Demokrat itu sendiri, tidak usah lagi ribut dan gontok-gontokan di internal masalah siapa bakal cawapres definitif dan bohir untuk Pilpres 2024,” desaknya.

“Tidak usah menyalahkan Presiden Jokowi atau orang lain atas kegagalan kesolidan internal mereka mencapreskan Anies Baswedan,” tutup penanggungjawab Gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi itu.https://mantrasungokong.com/wp-admin

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan apresiasi kepada 11 perusahaan atas dedikasinya dalam mendatangkan produk Indonesia ke Uni Emirat Arab (UEA). Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk sertifikat yang diserahkan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk UEA Husin Bagis di Dubai, UEA, Kamis, (15/2/2024).

Kesebelas importir tersebut ini sekaligus menjadi kandidat penerima Primaduta Award 2023. Perusahaan tersebut adalah Bafleh Jewellry, Sama Al-Ain General Trading, Al Yousuf Electronics, Molvizadah Sons General Trading, Tarab Trading, Hashemizadeh Trading, Rasti Lari General Trading, Thangam Jewel, Lulu Group of Company, Rotana Hotel Management Corporation dan Emirates Fast Food Company.

“Sertifikat kandidat Penghargaan Prima Duta ini diharapkan dapat meningkatkan semangat perusahaan Uni Emirat Arab untuk terus melakukan impor produk dari Indonesia,” ucap Dubes Husin, di gedung Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Dubai.

Penyerahan sertifikat tersebut didampingi Konsulat Jenderal RI di Dubai, K. Candra Negara dan Kepala ITPC Dubai, Muhammad Khomaini.

Prima Duta Award merupakan penghargaan dari Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, kepada buyer atau importir yang telah secara konsisten melakukan impor barangbarang Indonesia dan mendukung peningkatan ekspor Indonesia.

Lebih lanjut, Dubes Husin juga berharap, implementasi Indonesia-United Arab Emirate Comprehensive Partnership Agreement (IUAE-CEPA), sejak 1 September 2023, semakin membuka peluang produk Indonesia memasuki pasar negara kaya minyak dan gas itu. Dubes Husin juga mengundang perusahaan UEA untuk mengikuti Trade Expo Indonesia ke-39 pada Oktober 2024.

Produk andalan ekspor Indonesia ke UEA, yaitu barang perhiasan dan bagiannya, minyak sawit dan turunannya, kendaraan bermotor, apparatus (peralatan) elektronik untuk telepon seluler dan peralatan penerimaan untuk televisi. Sementara impor utama Indonesia dari UEA adalah setengah jadi besi atau baja, aluminium tidak ditempa, emas, sulfur, dan polimer propilena.https://mantrasungokong.com/wp-admin

RM.id  Rakyat Merdeka – Kabar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mau menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) masih teka-teki. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saja tidak tahu Kapolda yang dimaksud. Sementara, komandan Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, nggak jiper jika Kapolda yang dimaksud TPN benar-benar hadir di sidang MK.

Kabar akan menghadirkan Kapolda ini pertama kali disampaikan Wakil Deputi Hukum TPN, Henry Yosodiningrat. Politisi PDIP itu menyatakan telah menyiapkan sejumlah saksi khusus untuk menggugat dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke MK. “Salah satu saksi yakni seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda),” sebut Henry, dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Namun, nama Kapolda tersebut masih ditutup rapat-rapat. Jangankan ke publik, di internal kubu Ganjar-Mahfud juga tidak tahu semua. Termasuk Hasto juga tidak tahu. “Saya belum bertemu dengan Pak Henry Yoso,” kata Hasto, Minggu (17/3/2024).

Meski demikian, Hasto yakin omongan Henry bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, Henry merupakan seorang pengacara kondang yang tidak mungkin asal bicara. “Pak Henry Yoso seorang lawyer, setiap apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. 

Dari kubu Prabowo-Gibran, Yusril kembali angkat bicara mengenai rencana TPN ini. Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini bertanya-tanya, yang dimaksud Kapolda oleh TPN tersebut apakah pejabat aktif atau seorang polisi yang sudah pensiun alias mantan Kapolda.

“Itu kita dengar dari kubu 03, bahwa akan ada Kapolda yang akan dijadikan saksi di MK. Namun, kita ini belum tahu apakah ini Kapolda masih aktif atau sudah purnabakti,” tulis Yusril, di akun Instagram @yusrilihzamhd, Minggu (17/3/2024).

Pakar hukum tata negara tersebut lalu mengaitkan tugas dan wewenang seorang Kapolda dengan sengketa Pemilu. Kata dia, menghadirkan saksi seorang Kapolda aktif tidak akan membantu banyak di persidangan. Sebab, Kapolda aktif biasanya cuma mengetahui permasalahan yang ada di daerah tempatnya bertugas alias hanya satu provinsi. Sedangkan Pemilu berlangsung di seluruh Indonesia alias 38 provinsi.

“Karena kita tahu Kapolda itu kan ada di mana-mana. Pasti Kapolda itu hanya tahu di provinsinya sendiri. Tidak mungkin dia tahu di daerah tempat lain,” ujar Yusril.

Atas hal itu, Yusril tidak jiper sama sekali jika Kapolda yang dimaksud TPN itu benar-benar hadir di sidang MK. “Sekiranya mau dihadirkan oleh kubu Pak Ganjar sendiri, silakan saja. Saya mau dengar juga sebenarnya, dia mau menerangkan seperti apa,” tantang Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Selain kubu Ganjar-Mahfud, Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) juga akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Timnas Amin akan menyiapkan 1.000 pengacara dalam mengajukan gugatan Pilpres tersebut.

“Pengacara dari Tim Hukum Amin ada 1.000 orang yang akan support (mendukung) di MK,” ucap Juru Bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan. 

Kata dia, gugatan akan dimohonkan dalam waktu dekat. Timnas Hukum Amin saat ini sudah sangat siap mengajukan gugatan. Timnas Amin juga mengklaim telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. 

“Kami sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini (Sirekap),” pungkas dia.https://mantrasungokong.com/wp-admin

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memercayakan penuntasan polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Dia yakin, Mahfud dapat menyelesaikan kasus ini dengan adil.

“Pemerintah Jawa Barat sudah menyerahkan ke Pemerintah Pusat. Maka kami percaya Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD akan bertindak dengan tegas, adil. Serta merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut,” kata Haedar di Kampus UMY, Yogyakarta, Rabu (28/6).

Diingatkan, mayoritas umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan Kementerian Agama (Kemenag) merespons agar menindak tegas berbagai pandangan yang tak sesuai dengan ajaran agama Islam maupun koridor kehidupan bangsa.

Muhammadiyah yakin permasalahan terkait Ponpes Al Zaytun ini bisa diselesaikan secara tegas dan objektif.

Dia mengimbau masyarakat umum tak bertindak sewenang-wenang. Hendaknya menahan diri agar tidak terpecah. Sehingga kondisi dan ekosistem yang ada kembali pulih dan Al Zaytun menjadi pondok pesantren yang lazim layaknya pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Yakni pondok pesantren yang mengajarkan agama yang benar berdasarkan Al Quran dan sunah nabi.

“Serta mengembangkan pandangan tawassuth moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk dalam hal kebangsaan,” tegasnya.

Diketahui, pondok pesantren Al Zaytun mendapat sorotan seiring dengan pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang, dan sejumlah isu lainnya. Sejumlah pihak menilai Al Zaytun sesat lewat berbagai kontroversinya.https://mantrasungokong.com/wp-admin

PT Adonara Bayar Pakai Mobil Kreditan

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Adonara Propertindo membayar pembelian tiga bidang lahan di Pulogebang, Jakarta Timur untuk program Rumah DP O Rupiah, secara mencicil. Pembayarannya tidak hanya dengan uang tunai, namun juga dengan mobil.

Mobil yang diserahkan ternyata masih berstatus kredit. Pihaknya leasing kemudian menagih kepada kurator, yang menerima pembayaran mobil dari PT Adonara.

Hal ini diungkap Hendra Roza Putra, kurator yang menangani aset pailit PT Asmawi Agung Corporation (Asco). Hendra dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Duduk sebagai terdakwa pada sidang mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Direktur PT Adonara Tommy Adrian, dan pemilik PT Adonara Rudi Hartono Iskandar.

Hendra menuturkan, PT Asco dinyatakan pailit pada tahun 2000. Ada 37 aset milik peru­sahaan yang harus dijual untuk mengembalikan kepada para kreditur. Tiga aset berupa lahan di Pulogebang yakni SHGB 1430/Pulo Gebang, SHGB 1888/Pulo Gebang, dan SHGB 1894/Pulo Gebang, yang kemudian dijual ke PT Adonara

“Kami sudah coba untuk melakukan upaya pelelangan tahun 2002, ternyata tidak ada yang berminat. Pada waktu itu tanahnya kosong, saya pasang plang untuk mengamankan aset,” tutur Hendra.

Seiring berjalannya waktu, mulai banyak penghuni liar yang menempati lahan kosong terse­but. Sehingga makin menyulit­kan Hendra menjual lahan itu.

Singkat cerita, tiga lahan itu berhasil dijual kepada PT Adonara Propertindo. Jaksa pun menanyakan kronologi penjualan lahan-lahan itu ke perusahaan milik Rudi Hartono.

Menurut Reza, ia menunjuk Okke Soedrajat sebagai kuasa penjual aset pailit PT Asco. Okke pun berkabar pada Hendra, ada pihak yang minat membeli tanah di Pulogebang.

“Saat itu yang berminat mem­beli aset siapa? PT Adonara ini kan?” tanya jaksa.

“Iya,” jawab Hendra.

Hendra lalu meminta Okke dan pihak PT Adonara, yaitu Rudi Hartono, agar melakukan pengecekan langsung ke lokasi lahan sekitar bulan Februari-Maret 2017.

Hal ini untuk meyakinkan kepada pembeli mengenai lo­kasi dan kondisi di lapangan. Ternyata telah banyak ditempati penghuni liar atau pihak ketiga.

“Pihak ketiga itu siapa?” tanya jaksa.” Haji Amin, Haji Syaiful, sama Azizah,” ungkap Hendra.

Mendapat kondisi ini, Hen­dra memerintahkan Okke melapor ke Polres Jakarta Timur. Juga berkoordinasi dengan PT Adonara. Okke dan PT Adonara kemudian mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) me­ngenai legalitas lahan-lahan itu dan ternyata benar milik PT Asco.

“Setelah dicek, valid. Arti­nya, tidak ada masalah. Keluar SHGB nomor sekian, nomor sekian,” tutur Hendra.

Setelah dilakukan pengosongan terhadap ketiga lahan tersebut, Hendra selaku Kurator PT Asco membuat kesepakatan harga jual tanah dengan PT Adonara. Dari harga yang ditawarkan sebesar Rp 2 juta per meter, kedua pihak sepakat di harga Rp 1,8 juta per meter. Untuk pengurusan sertifikat, pajak, dan lainnya dibebankan kepada PT Adonara.

Adapun harga untuk ketiga lahan itu Rp 75,3 miliar. Namun PT Adonara baru membayar sebesar Rp 55,9 miliar. “ Masih kekurangan Rp 19 miliar,” ujar Hendra.

“Nah, proses pembayarannya itu bagaimana? Apakah dia tu­nai, transfer?” tanya jaksa.

“Dikasih cash, ada juga yang transfer, ada juga dikasih cek,” beber Hendra.

“Ada tidak pembelian kenda­raan bermotor, mobil?” cecar jaksa.

“Ada. Jadi, pada tahun 2017-2018 ada kasih kendaraan juga sebagai bentuk pembayaran cicilan,” tutur Hendra.

Hendra lupa jumlah kendaraan yang diserahkan Rudi Hartono kepadanya. Mengacu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hen­dra, jaksa KPK menyebut jum­lah kendaraan yang diserahkan Rudi delapan Mobil. Rincian­nya Toyota Alphard tahun 2017 seharga Rp 1,43 miliar, Honda CR-V tahun 2017 seharga Rp 508 juta, Mercedes-Benz S500 seharga Rp 2,75 miliar, Range Rover Evoque seharga Rp 850 juta, Range Rover seharga Rp 3,5 miliar, Nissan seharga Rp 1,5 miliar, McLaren seharga Rp 5,75 miliar, dan Lexus seharga Rp 4,5 miliar.

Jaksa menanyakan, alasan Hendra menerima cicilan pem­bayaran dengan kendaraan dari Rudi Hartono. Pasalnya, harga kendaraan bakal mengalami penyusutan yang bisa merugikan PT Asco sebagai pemilik ketiga lahan tersebut.

“Saya juga nggak tahu kenapa, sehingga dia ngasih dalam ben­tuk fisik kendaraan. Nanti kita tinggal menilai saja jumlahnya itu sambil kita nanti melihat kekurangannya berapa yang harus dibayarkan. Tapi ada be­berapa kendaraan yang dikem­balikan,” beber Hendra.

“Mungkin kurang tepat kalau dikembalikan. Dijual lagi ke­pada terdakwa (Rudi Hartono),” jaksa meluruskan.

“Ada yang dikembalikan, ada yang dijual lagi,” kilah Hendra.

“Nah, kepada terdakwa ini. Saksi tahu kalau terdakwa (Rudi Hartono) ini punya showroom mobil?” tanya jaksa.

“Nggak tahu,” jawab Hendra.

“Kalau saksi pada saat mener­ima pembayaran kendaraan ini, saksi tahu ada beberapa unit kendaraan yang masih kredit, ma­sih proses leasing?” cecar jaksa.

“Nggak tahu. Saya tahunya ketika dia menyerahkan mobil, ada yang ngaku, ‘nah, ini mobil saya’,” tutur Hendra.

Hendra mengutarakan, Rudi Hartono menyerahkan mobil-mobil itu tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Rudi Hartono menjanjikan bakal menyerahkan BPKB beberapa hari kemudian.

Hendra berdalih, mau menerima pembayaran berupa kendaraan lan­taran melihat itikad baik dari Rudi Hartono. Sebelumnya, pihaknya telah beberapa kali memberikan surat teguran kepada PT Adonara karena keterlambatan pembayaran. Bahkan ia pernah l datang ke PT Adonara, namun tak pernah bisa bertemu Rudi Hartono.

Berdasarkan surat dakwaan ketiga terdakwa, tiga bidang ta­nah itu kemudian dipecah men­jadi enam SHGB atas nama PT Adonara Propertindo. Keenam­nya yakni SHGB nomor 04663, SHGB nomor 04662, SHGB nomor 04646, SHGB nomor 04645, SHGB nomor 04644, serta SHGB nomor 04643.

Seluruh tanah itu kemudi­an dijual kepada PT Sarana Jaya melalui Yoory Corneles Pinontoan dengan harga Rp 256.030.646.000.

Jaksa menuding, akibat pem­belian lahan itu telah memperka­ya Terdakwa Corneles Yoory se­jumlah Rp 31.817.379.000 dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik PT Adonara Propertindo sebanyak Rp 224.213.267.000.

Pembelian tanah itu dilakukan tanpa adanya kajian analisa, tanpa adanya penilaian/appraisal dari konsultan, dan tanpa per­setujuan dari rapat pleno Direksi Sarana Jaya.

Pihak PT Adonara Propertindo menjanjikan Yoory Corneles akan memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai transaksi.https://mantrasungokong.com/

Amerika Serikat mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Yordania dalam mengirim 36.000 paket makanan ke Gaza utara pada Selasa (06/03). Pengiriman bantuan udara itu merupakan misi bersama AS dan Yordania yang kedua dalam beberapa hari terakhir.

Bantuan udara itu dikirim sehari setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan anak-anak sedang mati kelaparan di Gaza bagian utara. Di kawasan itu diperkirakan 300.000 warga Palestina hidup dengan sedikit makanan dan air bersih terbatas.

Namun, strategi pengiriman bantuan itu telah memicu perdebatan luas. Apalagi organisasi kemanusiaan berargumen bantuan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang melonjak di Gaza.

Penerjunan bantuan dari udara juga merupakan simbol gagalnya upaya pengiriman bantuan di lapangan.

Truk-truk bantuan berhasil memasuki wilayah selatan Gaza melalui perbatasan Rafah yang dikuasai Mesir dan penyeberangan Kerem Shalom yang dikuasai Israel selama perang antara Israel dan Hamas.

Namun bagian utara, yang merupakan fokus dari fase pertama serangan darat Israel, sebagian besar tidak dapat terjangkau pemberi bantuan dalam beberapa bulan terakhir.

Pada 20 Februari, Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan pihaknya menangguhkan pengiriman makanan ke Gaza utara karena konvoi pengirim bantuan pertamanya dalam tiga minggu mengalami “kekacauan dan kekerasan total akibat runtuhnya tatanan sipil”, termasuk penjarahan dengan kekerasan.

Pada Kamis lalu (29/02), lebih dari 100 warga Palestina tewas ketika kerumunan orang menyerbu konvoi bantuan yang dioperasikan oleh kontraktor swasta yang dikawal oleh pasukan Israel di sebelah barat Kota Gaza.

Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 100 orang tewas setelah pasukan Israel menembakkan peluru.

Sementara, militer Israel mengatakan sebagian besar warga Palestina meninggal karena terinjak-injak atau terlindas truk bantuan.

Mereka mengatakan tentara yang berjaga di dekat konvoi bantuan menembak orang-orang yang mendekati mereka dan yang mereka anggap sebagai ancaman.

Militer Israel meluncurkan serangan udara dan darat di Gaza setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, di mana sekitar 1.200 orang tewas dan 253 lainnya disandera.

Lebih dari 30.000 orang telah tewas di Gaza sejak kejadian itu, kata kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

‘Tidak cukup’

Lebih dari 20 bantuan udara diterjunkan ke Gaza selama beberapa minggu terakhir, berkoordinasi dengan militer Israel, Prancis, Uni Emirat Arab dan Mesir yang melakukannya bersama AS dan Yordania.

Seorang warga Gaza, Ismail Mokbel, mengatakan kepada radio Gaza Lifeline, program BBC Arab – layanan radio darurat di wilayah itu yang didirikan tengah konflik – bahwa paket bantuan yang jatuh dari langit pada Jumat lalu terdiri dari beberapa kacang-kacangan dan kebutuhan kesehatan perempuan.

Seorang pria lain, Abu Youssef, mengatakan dia tidak mendapatkan bantuan yang berjatuhan dekat Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza.

“Tiba-tiba, ketika kami melihat ke langit, kami melihat parasut bantuan. Jadi kami tetap diam di tempat [di mana kami berada] sampai bantuan mendarat sekitar 500 meter dari kami.

”Ada banyak orang, tetapi bantuannya sedikit, jadi kami tidak bisa mendapatkan apa-apa,” katanya.

Mokbel mengatakan bantuan yang dijatuhkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagian besar warga di daerah tersebut.

“Ribuan warga melihat bantuan jatuh ke arah mereka … Dan ketika ratusan atau ribuan menunggu di daerah seperti itu, hanya sekitar 10 hingga 20 orang yang mendapatkan barang, sementara sisanya tidak mendapatkan apa-apa.

“Sayangnya, metode menjatuhkan bantuan melalui udara ini bukan cara yang paling cocok untuk mengirim bantuan ke distrik utara Gaza,” tambahnya.

“Gaza membutuhkan jalur darat dan air untuk memberikan bantuan daripada [melakukannya] dengan cara seperti itu, yang tidak memenuhi kebutuhan semua warga.”

‘Mahal dan sembrono’

Pengiriman bantuan lewat udara awalnya digunakan selama Perang Dunia II untuk menjangkau pasukan yang terisolasi di darat.

Kini, bantuan udara telah berkembang menjadi sarana yang berharga untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dengan PBB pertama kali menggunakannya pada 1973.

Namun, sarana itu dianggap sebagai “pilihan terakhir”, yang hanya digunakan “ketika opsi yang lebih efektif gagal”, seperti yang dikatakan WFP dalam laporan tahun 2021.

Sudan Selatan adalah tempat terakhir di mana WFP melakukan pengiriman udara.

“Pengiriman udara mahal, sembrono dan biasanya orang yang tidak tepat malah mendapatkan bantuan,” kata Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia dan mantan kepala bantuan PBB, kepada BBC setelah kembali dari kunjungan tiga hari baru-baru ini ke Gaza.

Faktanya, biaya pengiriman udara tujuh kali lebih mahal dibandingkan pengiriman bantuan jalur darat karena ongkos pesawat, bahan bakar dan personel, kata WFP.

Selain itu, jumlah bantuan yang dapat dikirim relatif kecil dengan setiap penerbangan, dibandingkan dengan apa yang dapat dibawa oleh konvoi truk, dan koordinasi darat yang signifikan diperlukan dalam zona pengiriman, kata WFP.

Komite Palang Merah Internasional juga menekankan pentingnya mengendalikan distribusi untuk mencegah risiko berbahaya bagi hidup warga yang mengonsumsi barang-barang yang kurang layak atau tidak aman bagi mereka.

“Memberikan makanan secara tiba-tiba dan tanpa pengawasan kepada orang-orang yang kekurangan gizi atau bahkan kelaparan dapat menimbulkan risiko serius bagi kehidupan.

”Risiko-risiko ini perlu dipertimbangkan agar barang tidak dikirim melalui udara, atau penundaan distribusi darat mungkin terjadi,” organisasi itu memperingatkan dalam laporan 2016 yang diterbitkan ketika bantuan dijatuhkan dari udara ke Suriah dalam perang saudara di negara itu.

Pengiriman udara dapat dilakukan dari ketinggian yang berbeda-beda, mulai dari sekitar 300 meter hingga 5.600 meter di zona konflik, dan pengemasan yang kuat sangat penting untuk memastikan paket bertahan setelah terbentur dengan tanah, WFP menambahkan.

Menurut lembaga tersebut, zona penurunan idealnya harus besar, area terbuka tidak lebih kecil dari lapangan sepak bola, itulah sebabnya pengiriman sering ditujukan ke garis pantai Gaza.

Namun, metode ini kadang-kadang membuat bantuan jatuh ke laut atau dibawa oleh angin ke Israel, menurut catatan setempat.

‘AS harus menekan Israel’

Warga Gaza, Samir Abo Sabha, mengatakan kepada radio Gaza Lifeline BBC Arab bahwa ia percaya AS harus berupaya lebih dan menekan sekutunya Israel untuk melakukan gencatan senjata.

“Sebagai warga Gaza, [saya pikir] barang [bantuan] ini tidak berguna,” katanya. “Apa yang kami inginkan [adalah] Amerika menekan Israel melakukan gencatan senjata dan berhenti memberi Israel senjata dan rudal.”

Beberapa pekerja bantuan telah mengungkapkan hal yang sama.

Pekan lalu, Scott Paul dari Oxfam America menulis di X, media sosial yang dulu disebut Twitter:

“Daripada mengirim bantuan udara sembarangan di Gaza, AS harus memotong aliran senjata ke Israel yang digunakan dalam serangan, mendorong gencatan senjata segera dan pembebasan sandera,” tulisnya.

”Dan mendesak Israel agar menjunjung tinggi tugasnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan, akses, dan layanan dasar lainnya.”

Melanie Ward dari Bantuan Medis untuk Palestina mengatakan AS, Inggris dan negara lainnya harus “memastikan Israel segera membuka semua penyeberangan ke Gaza untuk pengiriman bantuan dan pekerja kemanusiaan untuk membantu warga yang membutuhkan”.

Tetapi dengan krisis menjadi semakin parah, pihak-pihak lain berpendapat bahwa makanan harus dikirim dengan segala cara.

“Kami perlu membawa makanan ke Gaza dengan cara apa pun yang kami bisa. Kami harus membawanya melalui laut,” kata José Andrés, seorang koki dan pendiri World Central Kitchen, yang telah mengirim makanan ke Gaza, kepada ABC News.

“Saya pikir kita tidak perlu mengkritik Yordania dan Amerika karena mengirim bantuan udara. Melainkan, kita harus memuji setiap upaya yang membawa makanan ke Gaza.”

Presiden Joe Biden telah bersumpah bahwa AS akan “melipatgandakan upaya kami untuk membuka koridor maritim, dan memperluas pengiriman [bantuan] lewat darat” – tetapi upaya itu belum terwujud di lapangan.

Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan pada Minggu (3/03) bahwa mereka memfasilitasi konvoi bantuan dan penerjunan udara ke Gaza utara “karena kami ingin bantuan kemanusiaan mencapai warga sipil Gaza yang membutuhkan”.

“Kami akan terus memperluas upaya kemanusiaan kami kepada penduduk sipil di Gaza sementara kami memenuhi tujuan pembebasan sandera dari Hamas dan membebaskan Gaza dari Hamas,” tambahnya. https://mantrasungokong.com/

A university student has been killed and another seriously injured by stray bullets as gunmen shot dead two men in a parked car on a busy street near the centre of the South African city of Johannesburg, police say.

The students were hit when their bus was passing the scene of the shooting.

No arrests have so far been made.

Gun crime claims dozens of lives every day in South Africa but witnesses to these killings in broad daylight said they were shocked by what happened.

“Both the men in the vehicle and one student were declared dead while the other student was taken to the nearest hospital for medical treatment,” police spokesperson Col Dimakatso Nevhuhulwi told the BBC when describing what happened on Thursday afternoon.

A police statement said the students had been caught in “crossfire”.

Images shared on social media show a man’s body hanging out of a car window. Another shows what appears to be someone being treated at the scene on a main road in Braamfontein, a district close to a number of university campuses.

The University of Johannesburg said both students who were affected were studying at their institution. The undergraduate who was killed was 18 years old and travelling to his residence when he was shot, the university said. It has offered counselling to those who witnessed the shooting.

Wits University, which is located close to the scene, suggested the incident could have been related to taxi violence.

Police refused to comment on this, telling the BBC that investigations were ongoing.

A witness told local broadcaster eNCA she saw a gunman escaping in a white getaway car.

Johannesburg city police spokesperson Xolani Fihla said the motive for the shooting was not known.

A student told eNCA that she heard multiple gunshots, followed by chaos.

“It was a really traumatic experience. It is really scary because it could have happened to anyone,” she said.

Another said she had witnessed previous incidents of violence in the area.

Police and forensic investigators are at the scene.

Between July and September last year an average of 34 people were shot dead every day in South Africa, police crime statistics say. https://mantrasungokong.com/

Japan’s prime minister says his country is on the brink of not being able to function as a society because of its falling birth rate.

Fumio Kishida said it was a case of “now or never.”

Japan – population 125 million – is estimated to have had fewer than 800,000 births last year. In the 1970s, that figure was more than two million.

Birth rates are slowing in many countries, including Japan’s neighbours.

But the issue is particularly acute in Japan as life expectancy has risen in recent decades, meaning there are a growing number of older people, and a declining numbers of workers to support them.

Japan now has the world’s second-highest proportion of people aged 65 and over – about 28% – after the tiny state of Monaco, according to World Bank data.

“Japan is standing on the verge of whether we can continue to function as a society,” Mr Kishida told lawmakers.

“Focusing attention on policies regarding children and child-rearing is an issue that cannot wait and cannot be postponed.”

He said that he eventually wants the government to double its spending on child-related programmes. A new government agency to focus on the issue would be set up in April, he added.

However, Japanese governments have tried to promote similar strategies before, without success.

In 2020, researchers projected Japan’s population to fall from a peak of 128 million in 2017 to less than 53 million by the end of the century. The population is currently just under 125 million, according to official data.

Japan has continued implementing strict immigration laws despite some relaxations, but some experts are now saying that the rules should be loosened further to help tackle its ageing society.

Falling birth rates are driven by a range of factors, including rising living costs, more women in education and work, as well as greater access to contraception, leading to women choosing to have fewer children.

Polusi udara yang ditimbulkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Provinsi Banten disebut berkontribusi pada ribuan angka kematian dan kerugian kesehatan hingga belasan triliun rupiah.

Dalam riset terbaru yang dikeluarkan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), polusi PLTU batu bara itu menyebabkan 1.470 kematian setiap tahun dan menimbulkan kerugian kesehatan hingga Rp14,2 triliun.

Selain berdampak buruk bagi masyarakat di sekitar lokasi – yang mencakup separuh bagian utara Provinsi Banten, termasuk Serang dan Cilegon yang berpenduduk 13 juta jiwa – PLTU itu juga disebut menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Seorang warga yang rumahnya berjarak sekitar satu kilometer dari PLTU Suralaya mengungkapkan bahwa anaknya menderita penyakit paru-paru, yang diduga akibat dari polusi yang dihasilkan oleh PLTU.