DPR Apresiasi Eks Mendag Lutfi Penuhi Panggilan Kejagung

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambangi Kejagung/Ist
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambangi Kejagung/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung Rabu (22/6). Lutfi datang memberikan kesaksian terkait kasus dugaan pemberian izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng dan turunannya periode Januari 2021 sampai Maret 2022. Langkah Lutfi diapresiasi kalangan DPR.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengapresias Lutfi yang bersedia memenuhi panggilan penyidik Kejagung. 

“Pak Lutfi ini kan whistle blower dalam kasus mafia migor yang tengah ditangani Kejagung. Karena jasa beliau, publik yang tidak yakin akan adanya mafia migor ini menjadi sadar akan guritanya,” kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (22/6). 

Anggota Komisi VII DPR itu juga meyakini Lutfi akan membantu membuat terang perkara yang tengah diusut tersebut. 

Mulyanto pun berharap keterangan dari Lutfi dapat membuat penegak hukum bisa memberantas mafia migor secara menyeluruh, agar perekonomian di Tanah Air semakin baik.

“Saya yakin dan percaya Pak Lutfi akan membongkar semua skandal migor ini di hadapan penyidik. Kita harus angkat topi kepada beliau,” kata Mulyanto.

Sementara, Adies Kadir, Pimpinan Komisi III DPR mengungkapkan senada. Dia menilai, keterangan Lutfi  sangat dibutuhkan Kejaksaan. 

Dia meyakini, Kejagung tidak sembarang memanggil orang-orang tertentu. Dia berharap Lutfi mau membongkar persoalan migor ini. 

“Berikan penjelasan secara rinci agar kasus ini dapat terungkap siapa-siapa saja yang terlibat,” katanya.

Guru Besar Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago di kesempatan berbeda, meyakini Lutfi memberikan keterangan komprehensif, apa adanya, terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas izin impor minyak goreng.

Menurut dia, Lutfi harus membuka apa yang terjadi sesungguhnya dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor minyak goreng, supaya bisa terungkap siapa dalang di belakang dari ini semua.

“Harusnya seperti itu (buka-bukaan) biar kelihatan juga siapa di belakang ini,” jelas Faisal.

Dia juga mencermati, meski proses penegakan hukum berjalan, harga minyak goreng belum juga mengalami penurunan. 

Dengan demikian, Faisal melihat penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan Kemendag di masa Lutfi sudah benar.

Menurutnya, penghapusan HET dan mengikuti harga pasar menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

“Itu terjadi karena kebijakan atau aturan yang menyebabkan hal itu terjadi,” ujarnya.

Seperti diketahu, eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung. Lutfi hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus dugaan pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng dan turunannya periode Januari 2021 sampai Maret 2022.

Lutfi tiba sekitar jam 09.10 WIB di Kejaksaan Agung. Sosok yang pernah dua kali menjabat menteri perdagangan ini menyapa awak media setibanya di Kejaksaan Agung.

“Nanti ya,” kata Lutfi yang berbaju batik lengan panjang dan membawa tas hitam, saat memasuki gedung.

Dia menegaskan, saat menjabat, selalu menekankan jajaran di Kementerian, agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan.

Karenanya, Lutfi mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkara ekspor CPO ini, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung telah menyerahkan lima berkas perkara tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU) pada Rabu, 15 Juni 2022. 

Lima berkas perkara yang dilimpahkan tahap I atas nama tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), inisial IWW (Indrasari Wisnu Wardhana); Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT).

Kemudian, Senior Manager Corporate Affairs PT. Pelita Agung Agrindustri atau Permata Hijau Group, Stanley MA (SM), General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang (PTS); dan penasihat kebijakan atau analisa pada Independen Research & Advisory Indonesia, Lin Che Wei (LCW).https://mantrasungokong.com/wp-admin

Pasien Melonjak, Rumah Sakit Penuh

Vaksin DBD Untuk Warga Tolong Digratiskan Dong

Seorang petugas Puskesmas DKI melakukan fogging atau pengasapan untuk membasmi nyamuk aedes aegypti, nyamuk penyebab penyakit demam berdarah dengue (DBD).(Foto: Rizki Syahputra/RM)
Seorang petugas Puskesmas DKI melakukan fogging atau pengasapan untuk membasmi nyamuk aedes aegypti, nyamuk penyebab penyakit demam berdarah dengue (DBD).(Foto: Rizki Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Kasus lonjakan demam berdarah dengue (DBD) terjadi empat kali dalam setahun. Untuk mencegah penyakit itu terus terulang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong memberikan warga vaksinasi demam berdarah dengue (DBD) gratis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendukung langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggencarkan seruan vaksinasi demam berdarah dengue (DBD). Apalagi kasusnya saat ini melonjak sehingga rumah sakit (RS) penuh. Namun diharapkan, Pemprov memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat, saat ini ada 2 ribu kasus DBD di Ibu Kota. Dari jumlah itu, sudah ada warga yang meninggal dunia akibat DBD.

“Saya setuju kita gencarkan vaksinasi DBD. Pemprov me­mang harus memberikan perha­tian soal hal ini,” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak E, di Ja­karta Pusat, Rabu (3/4/2024).

Jhonny menyebut, Pemprov DKI harus melakukan tindakan preventif dan kuratif. Sehingga kasus DBD tidak lagi menjadi permasalahan rutin setiap tahun.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, saat ini tidak mem­persoalkan biaya yang dipatok Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam pelayanan vaksin DBD sebesar Rp 1 juta untuk dua kali suntik. Sebab, pemberian vaksin tersebut sangat dibutuhkan, terutama untuk anak-anak.

Menurut Jhonny, kasus DBD tidak pandang bulu, semua masyarakat bisa terkena penyakit itu. Bukan hanya warga yang tinggal di pemukiman kumuh, tapi semua kelas ekonomi.

Karena nyamuk aedes ae­gypti, penyebab DBD ini hidup di genangan air bersih.

Hal senada dilontarkan Ang­gota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Gilbert meminta, Pemprov meningkatkan sosialisasi vaksin DBD. Apalagi Pemerintah Pusat sudah mem­beri lampu hijau membolehkan pemberian vaksin DBD.

Diungkap Gilbert, berdasarkan laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Preven­tion/CDC) Atlanta, disebutkan bahwa keampuhan (efikasi) vaksin ini sebesar 80 persen un­tuk mencegah infeksi bergejala, masuk rumah sakit atau infeksi DBD berat. Selain itu, keam­puhan vaksin DBD dilaporkan dapat bertahan enam tahun.

Namun diingatkannya, sesuai anjuran CDC, pemberian vaksin mengharuskan pasien sudah ter­kena infeksi DBD dulu melalui tes laboratorium (serologi). Kemu­dian, pemberian vaksin diberikan pada anak minimal berusia 9 tahun.

“Namun informasi di masyarakat, usia minimal enam tahun tanpa tes laboratorium, sudah bisa menerima vaksin. Perbedaan anjuran CDC Atlanta dengan informasi di masyarakat, membutuhkan penjelasan dari Pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji akan menggencarkan vaksinasi DBD untuk mencegah meningkatnya kasus penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk tersebut.

“Vaksin DBD terus berjalan, (Pemprov DKI Jakarta) terus memonitor bersama Kadinkes (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta),” kata Heru di Jalan Raya Kelapa Nias, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Selasa (2/4/2024).

Meski begitu, kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah DKI Jakarta Widyastuti, vaksinasi DBD tidak wajib di­lakukan. Sebab, belum menjadi program nasional.

“Kementerian Kesehatan me­nyampaikan (Vaksin DBD) bisa menjadi pilihan untuk ma­syarakat yang sudah siap secara mandiri (berbayar-red), “ kata Widyastuti di Balai Kota, Senin (1/4/2024).

Saat ini Pemprov DKI Jakarta belum fokus untuk melakukan vaksinasi DBD. Namun, pi­haknya terus melakukan kegiatan intervensi melalui promotif, ku­ratif, preventif dan rehabilitatif.

Salah satunya, mengimbau warga untuk membersihkan rumah, khususnya yang ada genangan air, terutama bagi warga yang hendak mudik.

“Supaya selama ditinggal jangan sampai ada genangan air bersih berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinkes DKI Jakarta menyebut, sudah berkoordinasi dengan Dinkes DKI untuk mengeluarkan imbauan kepada warga sebelum meninggalkan rumah dalam rangka mudik Lebaran.

Pasien DBD Meninggal

Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan melapor­kan ada warga meninggal akibat DBD di wilayahnya.

“Di Kebayoran Lama pada minggu lalu, ada satu orang yang meninggal ketika di Puskesmas,” kata Kepala Sudinkes Jakarta Selatan Yudi Dimyati, Senin (1/4/2024).

Yudi menuturkan, saat pertama kali ke Puskesmas, pasien me­nolak ketika diminta untuk tes laboratorium. Pasien malah me­maksa pulang ke rumah. Tiga hari kemudian pasien datang kembali dengan kondisi sudah koma.

“Saat diperiksa trombosit sudah turun hanya tinggal 40 ribu dari normalnya 150 ribu,” jelasnya.

Petugas Puskesmas, lanjutnya, melakukan berbagai upaya guna menyelamatkan pasien. Salah satunya dengan merujuk pasien tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

“Tiga jam setelah mendapat­kan perawatan, pasien dinyatakan meninggal dunia,” ucapnya.

Kepala Seksi Pelayanan Me­dik dan Keperawatan RSUD Tamansari, Ngabila Salama mengatakan, lonjakan kasus DBD berimbas pada peningkatan BOR (Bed Occupation Rate) di RSUD Tamansari.

“(BOR) Naik sekitar 20-30 persen dari 60 menjadi 80-90 persen selama Maret 2024, dampak dari kenaikan kasus DBD. Akan tetapi tidak ada kasus kematian. Semua masih aman terkendali,” ucap Ngabila, Senin (1/4/2024).

Ngabila menuturkan, 70 persen kasus yang dirawat adalah anak usia SD dan SMP. Namun belum ada perubahan keparahan pada kasus DBD yang ditemukan.

Untuk mencegah komplikasi dan kematian DBD, kata Ngabila, kuncinya deteksi dini di­lanjutkan tatalaksana pemberian cairan atau rehidrasi segera.

“Jika demam 1×24 jam de­mam atau keluhan tidak mem­baik di rumah, bawa segera ke puskesmas terdekat, periksa darah dan rapid test DBD (NS1) gratis di seluruh puskesmas kecamatan Jakarta,” tegasnya.

Selain itu, dia menganjurkan warga untuk vaksin DBD. Di RSUD Tamansari membuka layanan vaksin DBD. Warga yang berminat bisa mendaftar­kan diri melalui link bit.ly.dbdrsudtamansari. Ngabila Salama bilang, efektivitas vaksin DBD mencapai 95 persen untuk mencegah sakit dan kematian akibat DBD tipe DEN 1, 2, 3, dan 4.

Kata dia, puncak DBD dipre­diksi akan terjadi pada April 2024. Karena itu, Ngabila mengajak masyarakat untuk merayakan Lebaran, mudik secara aman dan nyaman dengan vaksinasi DBD mandiri.

“Cukup membayar Rp 1 juta untuk dua kali penyuntikan,” ujarnya.https://mantrasungokong.com/wp-admin

Bersama Kemenkes dan Kemenag

Kemendikbudristek Luncurkan Perangkat Ajar Kesehatan dalam Kurikulum Merdeka

Bersama Kemenkes dan Kemenag Kemendikbudristek Luncurkan Perangkat Ajar Kesehatan dalam Kurikulum Merdeka

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi meluncurkan Perangkat Ajar Kesehatan dalam Kurikulum Merdeka, di Balai Sudirman, Jakarta. 

Peluncuran ini diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengembangan Perangkat Ajar Kesehatan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti; Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha; dan Sekretaris Jenderal Kemenag, Nizar Ali. 

Dalam peluncuran ini, Suharti menyampaikan para guru bidang kesehatan dapat memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek.

Melalui platform ini, para guru dapat memasukkan materi-materi kesehatan yang nantinya dapat dipelajari oleh guru lainnya dan bisa berbagi pengalaman praktik baik yang dilakukan oleh para guru. 

“Tentunya materi-materi yang disusun oleh guru ini dikurasi oleh Kemenkes untuk nantinya bisa disebarluaskan ke guru-guru lain di seluruh Indonesia. Dalam platform ini guru-guru yang ada di daerah bisa belajar dari guru di perkotaaan, begitu juga sebaliknya,” ucap Suharti, seperti keterangan yang diterima RM.id, Selasa (5/12/2023).

Melalui PMM ini, Kemendikbudristek berkomitmen akan mendiseminasikan perangkat ajar kesehatan kepada guru dan peserta didik.

“Kita pastikan, perangkat ajar kesehatan ini bisa dikuasai oleh semua guru dan para siswa agar semuanya sehat untuk Indonesia Maju,” ucap Suharti.

Turut hadir pada peluncuran ini, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, bahwa peluncuran ini dimaksudkan untuk memastikan generasi muda Indonesia bisa sehat dan pintar, sebagai upaya mencapai Indonesia Emas 2045.

“Kita punya mimpi menjadi negara maju, sedangkan indikator negara maju itu spesifik, yaitu pendapatan per kapita 13.000 dolar AS atau Rp 15 juta per tahun. Nah untuk menjadi produktif tentu ada dua kunci yaitu sehat dan pintar,” ungkap Menkes.

“Orang yang sehat itu bisa dicapai kalau dari kecil sudah dididik, sudah mengerti, sudah berprilaku bagaimana caranya agar hidup sehat. Artinya kita perlu bangunkan kembali metode pendidikan bagaimana cara hidup sehat di jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA sederajat,” lanjut Menkes.

Sementara itu, Menag Yaqut meyakini, peluncuran perangkat ajar kesehatan ini merupakan upaya yang baik terutama untuk menyongsong bonus demografi ke depan.

“Masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak muda yang sehat dan pintar. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini membawa manfaat yang baik bagi anak-anak kita dan bagi anak-anak bangsa dan tentu bagi kemajuan bangsa dan negara,” ucapnya.

Perangkat Ajar Kesehatan

Kerja sama yang tertuang dalam PKS ini bertujuan untuk membangun komitmen, sinergisitas, dan koordinasi dalam pengembangan perangkat ajar kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan peserta didik.

Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pengembangan perangkat ajar kesehatan untuk pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah; diseminasi perangkat ajar kesehatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan pertukaran data dan informasi terkait pemanfaatan perangkat ajar kesehatan.

Dalam kerja sama ini, Kemenkes memiliki lima tugas dan tanggung jawab yaitu mengusulkan topik kesehatan kepada Kemendikbudristek, memfasilitasi pengembangan perangkat ajar kesehatan; menyusun rencana dan melaksanakan diseminasi perangkat ajar kesehatan secara bersama-sama dengan Kemendikbudristek dan Kemenag; melakukan sosialisasi program atau kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait; serta memanfaatkan data dan informasi dari Kemendikbudristek dan Kemenag terkait jumlah kunjungan, eksplorasi, dan/atau pengunduhan perangkat ajar.

Sementara itu, tugas dan tanggung jawab Kemendikbudristek adalah menyusun, mengembangkan, dan mengkurasi perangkat ajar kesehatan; mendukung dan melaksanakan diseminasi perangkat ajar kesehatan melalui Platform Merdeka Mengajar; meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan perangkat ajar kesehatan melalui PMM; melaksanakan sosialisasi program atau kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait.

Dan memberikan data dan informasi kepada Kemenkes terkait jumlah kunjungan, eksplorasi, dan atau pengunduhan perangkat ajar pada PMM. 

Selanjutnya, Kemenag memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pengembangan perangkat ajar kesehatan bersama-sama Kemenkes dan Kemendikbudristek; mendukung dan melaksanakan diseminasi perangkat ajar kesehatan; peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan mengenai perangkat ajar kesehatan; mendukung dan melaksanakan sosialisasi program atau kebijakan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan memberikan data dan informasi kepada Kemenkes terkait jumlah kunjungan, eksplorasi, dan/atau pengunduhan perangkat ajar.https://mantrasungokong.com/wp-admin

Imbauan THR Bagi Ojol Semoga Bukan Pencitraan

Mirah Sumirat: THR Bagi Ojol Jangan Sampai Cuma Retorika

Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi transportasi daring atau ojek online (ojol), merupakan imbauan.

Menurut Kemenaker, besaran dan mekanisme pemberiannya, diserahkan kepada perusahaan.

“Terkait THR untuk ojol dan kurir online, kami mengimbau manajemen perusahaan aplikator agar lebih peduli kepada mitranya, untuk merayakan momen-momen penting seperti hari raya keagamaan,” ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, dalam keterangan di akun media sosial resmi Ditjen PHI dan Jamsos, Rabu (20/3/2024).

Indah Anggoro Putri mengatakan, hubungan perusahaan aplikator dengan pengemudi transportasi daring saat ini, masuk dalam kerangka kemitraan. Karena itu, terkait bentuk THR, besarannya dan bagaimana mekanisme pemberiannya, dia menyarankan untuk dibicarakan dan dikomunikasikan di internal perusahaan masing-masing.

Pihaknya mengapresiasi kepedulian dan itikad baik dari platform digital yang sudah memberikan kemudahan bagi mitra ojol selama momen perayaan hari raya Idul Fitri, dengan memberikan berbagai insentif dan program.

“Sesuai imbauan, bentuk, besaran, serta mekanisme Tunjangan Hari Raya dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan disesuaikan masing-masing perusahaan aplikasi,” jelas Indah.

Sebelumnya, Indah menyatakan bahwa kedua pekerjaan itu masuk dalam kategori Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berdasarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024, tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024, Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. 

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Mirah Sumirat menyambut baik kebijakan Pemerintah tersebut. Namun, dia meminta agar imbauan itu bukan sekadar pencitraan.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mengatakan, imbauan dari Kemenaker perlu diikuti langkah-langkah nyata. Menurutnya, diperlukan pendekatan pada perusahaan transportasi daring, agar mau memberikan THR, demi kesejahteraan bagi para ojol dan kurir online.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Mirah Sumirat.

Bagaimana tanggapan Anda, terkait imbauan Kemenaker tentang pemberian THR dari perusahaan aplikator ojol, untuk mitra atau drivernya?

Kami menyambut baik pernyataan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, yang menyatakan bahwa ojek online dan kurir logistik berhak menerima THR 2024.

Imbauan ini baik ya?

ASPEK Indonesia juga memiliki anggota pekerja ojol dan kurir online. Kami menyambut baik terobosan yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, kami mengingatkan agar pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan ini, jangan hanya menjadi retorika, atau hanya untuk menaikkan citra Pemerintah saja.

Maksudnya bagaimana?

Ketentuan THR ini, harus dapat dijalankan oleh seluruh perusahaan aplikasi ojol dan kurir online.

Apakah tidak cukup dengan imbauan?

Nah, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak saja menerbitkan surat edaran dan imbauan saja, namun juga mengeluarkan aturan turunan lain, untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, agar pelaksanaannya lebih terarah.

Bagaimana kalau imbauan itu tidak dilaksanakan?

Mengenai itu, kami meminta agar Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian THR bagi ojol dan kurir online ini.

Apa saran Anda?

Sudah saatnya Pemerintah memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja berbasis aplikasi. Selain karena lemahnya perlindungan hak-hak pekerja ojol dan kurir online, juga karena penghasilan pekerja di sektor ini sangat minim, dengan jam kerja tak terbatas, lebih dari delapan jam per hari.

Jumlah pekerja di sektor ini berapa banyak ya?

Jumlah pekerja berbasis aplikasi, saat ini semakin meningkat. Pada saat yang sama, jumlah pekerja formal mengalami penurunan.https://mantrasungokong.com/wp-admin

Presiden Jokowi Tak Mungkin Jegal Menjegal Pencapresan

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina bersama Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina bersama Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Penanggungjawab Gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi, Silfester Matutina meyakini Presiden Jokowi mendukung kebebasan demokrasi. Menurutnya tidak mungkin Presiden menjegal hak seseorang untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

“Dalam berkali-kali pertemuan kami dengan Presiden malah tidak pernah menyebut nama Anies Baswedan. Kalau Pak Prabowo Subianto dan Pak Ganjar Pranowo malah sering disebut Pak Jokowi. Jadi jangan GR-lah Anies. Disebut saja tidak apalagi mau dijegal,” kata Ester, sapaan Silfester Matutina, dalam keteranganya di Jakarta, Senin (12/6).

Dia menduga kubu Anies sengaja mengeluarkan isu-isu hoax untuk memainkan politik playing victim demi menarik simpati masyarakat. Namun yang didapat masyarakat malah tidak percaya, bahkan antipati terhadap manuver politik Anies dan kawan-kawan.

“Akhirnya malah menggerus elektabilitas Anies Baswedan sebagai bakal capres terus melorot dan terjun bebas. Ditambah lagi jualan Anies mengenai isu perubahan sangat tidak jelas, tidak dimengerti, cenderung seperti halusinasi hingga tidak mendapat simpati masyarakat,” tutur Ester.

Untuk itu, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu meminta kepada koalisi Anies agar merubah strategi untuk meraih simpati rakyat.

“Solidkan saja dulu antara NasDem, PKS dan Demokrat itu sendiri, tidak usah lagi ribut dan gontok-gontokan di internal masalah siapa bakal cawapres definitif dan bohir untuk Pilpres 2024,” desaknya.

“Tidak usah menyalahkan Presiden Jokowi atau orang lain atas kegagalan kesolidan internal mereka mencapreskan Anies Baswedan,” tutup penanggungjawab Gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi itu.https://mantrasungokong.com/wp-admin

Dubes RI Husin Bagis Kasih Sertifikat Apresiasi Ke 11 Perusahaan UEA

Dubes Husin Bagis (berdiri) berpidato di Gedung ITPC Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (15/2/2024). (Foto: KBRI Dubai)
Dubes Husin Bagis (berdiri) berpidato di Gedung ITPC Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (15/2/2024). (Foto: KBRI Dubai)

RM.id  Rakyat Merdeka – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan apresiasi kepada 11 perusahaan atas dedikasinya dalam mendatangkan produk Indonesia ke Uni Emirat Arab (UEA). Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk sertifikat yang diserahkan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk UEA Husin Bagis di Dubai, UEA, Kamis, (15/2/2024).

Kesebelas importir tersebut ini sekaligus menjadi kandidat penerima Primaduta Award 2023. Perusahaan tersebut adalah Bafleh Jewellry, Sama Al-Ain General Trading, Al Yousuf Electronics, Molvizadah Sons General Trading, Tarab Trading, Hashemizadeh Trading, Rasti Lari General Trading, Thangam Jewel, Lulu Group of Company, Rotana Hotel Management Corporation dan Emirates Fast Food Company.

“Sertifikat kandidat Penghargaan Prima Duta ini diharapkan dapat meningkatkan semangat perusahaan Uni Emirat Arab untuk terus melakukan impor produk dari Indonesia,” ucap Dubes Husin, di gedung Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Dubai.

Penyerahan sertifikat tersebut didampingi Konsulat Jenderal RI di Dubai, K. Candra Negara dan Kepala ITPC Dubai, Muhammad Khomaini.

Prima Duta Award merupakan penghargaan dari Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perdagangan, kepada buyer atau importir yang telah secara konsisten melakukan impor barangbarang Indonesia dan mendukung peningkatan ekspor Indonesia.

Lebih lanjut, Dubes Husin juga berharap, implementasi Indonesia-United Arab Emirate Comprehensive Partnership Agreement (IUAE-CEPA), sejak 1 September 2023, semakin membuka peluang produk Indonesia memasuki pasar negara kaya minyak dan gas itu. Dubes Husin juga mengundang perusahaan UEA untuk mengikuti Trade Expo Indonesia ke-39 pada Oktober 2024.

Produk andalan ekspor Indonesia ke UEA, yaitu barang perhiasan dan bagiannya, minyak sawit dan turunannya, kendaraan bermotor, apparatus (peralatan) elektronik untuk telepon seluler dan peralatan penerimaan untuk televisi. Sementara impor utama Indonesia dari UEA adalah setengah jadi besi atau baja, aluminium tidak ditempa, emas, sulfur, dan polimer propilena.https://mantrasungokong.com/wp-admin

Heboh 1 Kapolda Mau Jadi Saksi di MK: Hasto Nggak Tahu, Yusril Nggak Jiper

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Tedy O Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Kabar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mau menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) masih teka-teki. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saja tidak tahu Kapolda yang dimaksud. Sementara, komandan Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, nggak jiper jika Kapolda yang dimaksud TPN benar-benar hadir di sidang MK.

Kabar akan menghadirkan Kapolda ini pertama kali disampaikan Wakil Deputi Hukum TPN, Henry Yosodiningrat. Politisi PDIP itu menyatakan telah menyiapkan sejumlah saksi khusus untuk menggugat dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke MK. “Salah satu saksi yakni seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda),” sebut Henry, dalam keterangannya, Senin (11/3/2024).

Namun, nama Kapolda tersebut masih ditutup rapat-rapat. Jangankan ke publik, di internal kubu Ganjar-Mahfud juga tidak tahu semua. Termasuk Hasto juga tidak tahu. “Saya belum bertemu dengan Pak Henry Yoso,” kata Hasto, Minggu (17/3/2024).

Meski demikian, Hasto yakin omongan Henry bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, Henry merupakan seorang pengacara kondang yang tidak mungkin asal bicara. “Pak Henry Yoso seorang lawyer, setiap apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. 

Dari kubu Prabowo-Gibran, Yusril kembali angkat bicara mengenai rencana TPN ini. Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini bertanya-tanya, yang dimaksud Kapolda oleh TPN tersebut apakah pejabat aktif atau seorang polisi yang sudah pensiun alias mantan Kapolda.

“Itu kita dengar dari kubu 03, bahwa akan ada Kapolda yang akan dijadikan saksi di MK. Namun, kita ini belum tahu apakah ini Kapolda masih aktif atau sudah purnabakti,” tulis Yusril, di akun Instagram @yusrilihzamhd, Minggu (17/3/2024).

Pakar hukum tata negara tersebut lalu mengaitkan tugas dan wewenang seorang Kapolda dengan sengketa Pemilu. Kata dia, menghadirkan saksi seorang Kapolda aktif tidak akan membantu banyak di persidangan. Sebab, Kapolda aktif biasanya cuma mengetahui permasalahan yang ada di daerah tempatnya bertugas alias hanya satu provinsi. Sedangkan Pemilu berlangsung di seluruh Indonesia alias 38 provinsi.

“Karena kita tahu Kapolda itu kan ada di mana-mana. Pasti Kapolda itu hanya tahu di provinsinya sendiri. Tidak mungkin dia tahu di daerah tempat lain,” ujar Yusril.

Atas hal itu, Yusril tidak jiper sama sekali jika Kapolda yang dimaksud TPN itu benar-benar hadir di sidang MK. “Sekiranya mau dihadirkan oleh kubu Pak Ganjar sendiri, silakan saja. Saya mau dengar juga sebenarnya, dia mau menerangkan seperti apa,” tantang Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Selain kubu Ganjar-Mahfud, Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) juga akan menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Timnas Amin akan menyiapkan 1.000 pengacara dalam mengajukan gugatan Pilpres tersebut.

“Pengacara dari Tim Hukum Amin ada 1.000 orang yang akan support (mendukung) di MK,” ucap Juru Bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan. 

Kata dia, gugatan akan dimohonkan dalam waktu dekat. Timnas Hukum Amin saat ini sudah sangat siap mengajukan gugatan. Timnas Amin juga mengklaim telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. 

“Kami sudah memiliki data dan bukti yang lengkap untuk menggugat berbagai kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari proses lelang sistem informasi KPU sampai menjadi sistem informasi digunakan saat ini (Sirekap),” pungkas dia.https://mantrasungokong.com/wp-admin

Ketum Muhammadiyah Percayakan Mahfud Tuntaskan Polemik Al Zaytun

Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Istimewa
Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memercayakan penuntasan polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Dia yakin, Mahfud dapat menyelesaikan kasus ini dengan adil.

“Pemerintah Jawa Barat sudah menyerahkan ke Pemerintah Pusat. Maka kami percaya Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD akan bertindak dengan tegas, adil. Serta merawat ketertiban bersama agar keresahan ini tidak terus berlanjut,” kata Haedar di Kampus UMY, Yogyakarta, Rabu (28/6).

Diingatkan, mayoritas umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahkan Kementerian Agama (Kemenag) merespons agar menindak tegas berbagai pandangan yang tak sesuai dengan ajaran agama Islam maupun koridor kehidupan bangsa.

Muhammadiyah yakin permasalahan terkait Ponpes Al Zaytun ini bisa diselesaikan secara tegas dan objektif.

Dia mengimbau masyarakat umum tak bertindak sewenang-wenang. Hendaknya menahan diri agar tidak terpecah. Sehingga kondisi dan ekosistem yang ada kembali pulih dan Al Zaytun menjadi pondok pesantren yang lazim layaknya pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Yakni pondok pesantren yang mengajarkan agama yang benar berdasarkan Al Quran dan sunah nabi.

“Serta mengembangkan pandangan tawassuth moderat dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk dalam hal kebangsaan,” tegasnya.

Diketahui, pondok pesantren Al Zaytun mendapat sorotan seiring dengan pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang, dan sejumlah isu lainnya. Sejumlah pihak menilai Al Zaytun sesat lewat berbagai kontroversinya.https://mantrasungokong.com/wp-admin

Kasus Korupsi Pembelian Lahan Rumah DP O Rupiah

PT Adonara Bayar Pakai Mobil Kreditan

Terdakwa pemilik PT Adonara Propertindo Rudi Hartono pakai topi dan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (Foto: Istimewa)
Terdakwa pemilik PT Adonara Propertindo Rudi Hartono pakai topi dan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – PT Adonara Propertindo membayar pembelian tiga bidang lahan di Pulogebang, Jakarta Timur untuk program Rumah DP O Rupiah, secara mencicil. Pembayarannya tidak hanya dengan uang tunai, namun juga dengan mobil.

Mobil yang diserahkan ternyata masih berstatus kredit. Pihaknya leasing kemudian menagih kepada kurator, yang menerima pembayaran mobil dari PT Adonara.

Hal ini diungkap Hendra Roza Putra, kurator yang menangani aset pailit PT Asmawi Agung Corporation (Asco). Hendra dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Duduk sebagai terdakwa pada sidang mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Direktur PT Adonara Tommy Adrian, dan pemilik PT Adonara Rudi Hartono Iskandar.

Hendra menuturkan, PT Asco dinyatakan pailit pada tahun 2000. Ada 37 aset milik peru­sahaan yang harus dijual untuk mengembalikan kepada para kreditur. Tiga aset berupa lahan di Pulogebang yakni SHGB 1430/Pulo Gebang, SHGB 1888/Pulo Gebang, dan SHGB 1894/Pulo Gebang, yang kemudian dijual ke PT Adonara

“Kami sudah coba untuk melakukan upaya pelelangan tahun 2002, ternyata tidak ada yang berminat. Pada waktu itu tanahnya kosong, saya pasang plang untuk mengamankan aset,” tutur Hendra.

Seiring berjalannya waktu, mulai banyak penghuni liar yang menempati lahan kosong terse­but. Sehingga makin menyulit­kan Hendra menjual lahan itu.

Singkat cerita, tiga lahan itu berhasil dijual kepada PT Adonara Propertindo. Jaksa pun menanyakan kronologi penjualan lahan-lahan itu ke perusahaan milik Rudi Hartono.

Menurut Reza, ia menunjuk Okke Soedrajat sebagai kuasa penjual aset pailit PT Asco. Okke pun berkabar pada Hendra, ada pihak yang minat membeli tanah di Pulogebang.

“Saat itu yang berminat mem­beli aset siapa? PT Adonara ini kan?” tanya jaksa.

“Iya,” jawab Hendra.

Hendra lalu meminta Okke dan pihak PT Adonara, yaitu Rudi Hartono, agar melakukan pengecekan langsung ke lokasi lahan sekitar bulan Februari-Maret 2017.

Hal ini untuk meyakinkan kepada pembeli mengenai lo­kasi dan kondisi di lapangan. Ternyata telah banyak ditempati penghuni liar atau pihak ketiga.

“Pihak ketiga itu siapa?” tanya jaksa.” Haji Amin, Haji Syaiful, sama Azizah,” ungkap Hendra.

Mendapat kondisi ini, Hen­dra memerintahkan Okke melapor ke Polres Jakarta Timur. Juga berkoordinasi dengan PT Adonara. Okke dan PT Adonara kemudian mengecek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) me­ngenai legalitas lahan-lahan itu dan ternyata benar milik PT Asco.

“Setelah dicek, valid. Arti­nya, tidak ada masalah. Keluar SHGB nomor sekian, nomor sekian,” tutur Hendra.

Setelah dilakukan pengosongan terhadap ketiga lahan tersebut, Hendra selaku Kurator PT Asco membuat kesepakatan harga jual tanah dengan PT Adonara. Dari harga yang ditawarkan sebesar Rp 2 juta per meter, kedua pihak sepakat di harga Rp 1,8 juta per meter. Untuk pengurusan sertifikat, pajak, dan lainnya dibebankan kepada PT Adonara.

Adapun harga untuk ketiga lahan itu Rp 75,3 miliar. Namun PT Adonara baru membayar sebesar Rp 55,9 miliar. “ Masih kekurangan Rp 19 miliar,” ujar Hendra.

“Nah, proses pembayarannya itu bagaimana? Apakah dia tu­nai, transfer?” tanya jaksa.

“Dikasih cash, ada juga yang transfer, ada juga dikasih cek,” beber Hendra.

“Ada tidak pembelian kenda­raan bermotor, mobil?” cecar jaksa.

“Ada. Jadi, pada tahun 2017-2018 ada kasih kendaraan juga sebagai bentuk pembayaran cicilan,” tutur Hendra.

Hendra lupa jumlah kendaraan yang diserahkan Rudi Hartono kepadanya. Mengacu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hen­dra, jaksa KPK menyebut jum­lah kendaraan yang diserahkan Rudi delapan Mobil. Rincian­nya Toyota Alphard tahun 2017 seharga Rp 1,43 miliar, Honda CR-V tahun 2017 seharga Rp 508 juta, Mercedes-Benz S500 seharga Rp 2,75 miliar, Range Rover Evoque seharga Rp 850 juta, Range Rover seharga Rp 3,5 miliar, Nissan seharga Rp 1,5 miliar, McLaren seharga Rp 5,75 miliar, dan Lexus seharga Rp 4,5 miliar.

Jaksa menanyakan, alasan Hendra menerima cicilan pem­bayaran dengan kendaraan dari Rudi Hartono. Pasalnya, harga kendaraan bakal mengalami penyusutan yang bisa merugikan PT Asco sebagai pemilik ketiga lahan tersebut.

“Saya juga nggak tahu kenapa, sehingga dia ngasih dalam ben­tuk fisik kendaraan. Nanti kita tinggal menilai saja jumlahnya itu sambil kita nanti melihat kekurangannya berapa yang harus dibayarkan. Tapi ada be­berapa kendaraan yang dikem­balikan,” beber Hendra.

“Mungkin kurang tepat kalau dikembalikan. Dijual lagi ke­pada terdakwa (Rudi Hartono),” jaksa meluruskan.

“Ada yang dikembalikan, ada yang dijual lagi,” kilah Hendra.

“Nah, kepada terdakwa ini. Saksi tahu kalau terdakwa (Rudi Hartono) ini punya showroom mobil?” tanya jaksa.

“Nggak tahu,” jawab Hendra.

“Kalau saksi pada saat mener­ima pembayaran kendaraan ini, saksi tahu ada beberapa unit kendaraan yang masih kredit, ma­sih proses leasing?” cecar jaksa.

“Nggak tahu. Saya tahunya ketika dia menyerahkan mobil, ada yang ngaku, ‘nah, ini mobil saya’,” tutur Hendra.

Hendra mengutarakan, Rudi Hartono menyerahkan mobil-mobil itu tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Rudi Hartono menjanjikan bakal menyerahkan BPKB beberapa hari kemudian.

Hendra berdalih, mau menerima pembayaran berupa kendaraan lan­taran melihat itikad baik dari Rudi Hartono. Sebelumnya, pihaknya telah beberapa kali memberikan surat teguran kepada PT Adonara karena keterlambatan pembayaran. Bahkan ia pernah l datang ke PT Adonara, namun tak pernah bisa bertemu Rudi Hartono.

Berdasarkan surat dakwaan ketiga terdakwa, tiga bidang ta­nah itu kemudian dipecah men­jadi enam SHGB atas nama PT Adonara Propertindo. Keenam­nya yakni SHGB nomor 04663, SHGB nomor 04662, SHGB nomor 04646, SHGB nomor 04645, SHGB nomor 04644, serta SHGB nomor 04643.

Seluruh tanah itu kemudi­an dijual kepada PT Sarana Jaya melalui Yoory Corneles Pinontoan dengan harga Rp 256.030.646.000.

Jaksa menuding, akibat pem­belian lahan itu telah memperka­ya Terdakwa Corneles Yoory se­jumlah Rp 31.817.379.000 dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik PT Adonara Propertindo sebanyak Rp 224.213.267.000.

Pembelian tanah itu dilakukan tanpa adanya kajian analisa, tanpa adanya penilaian/appraisal dari konsultan, dan tanpa per­setujuan dari rapat pleno Direksi Sarana Jaya.

Pihak PT Adonara Propertindo menjanjikan Yoory Corneles akan memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai transaksi.https://mantrasungokong.com/

Makanan jatuh dari langit: Kontroversi di balik bantuan udara AS ke Gaza

Bantuan udara As di Gaza

Amerika Serikat mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Yordania dalam mengirim 36.000 paket makanan ke Gaza utara pada Selasa (06/03). Pengiriman bantuan udara itu merupakan misi bersama AS dan Yordania yang kedua dalam beberapa hari terakhir.

Bantuan udara itu dikirim sehari setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan anak-anak sedang mati kelaparan di Gaza bagian utara. Di kawasan itu diperkirakan 300.000 warga Palestina hidup dengan sedikit makanan dan air bersih terbatas.

Namun, strategi pengiriman bantuan itu telah memicu perdebatan luas. Apalagi organisasi kemanusiaan berargumen bantuan itu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang melonjak di Gaza.

Penerjunan bantuan dari udara juga merupakan simbol gagalnya upaya pengiriman bantuan di lapangan.

Truk-truk bantuan berhasil memasuki wilayah selatan Gaza melalui perbatasan Rafah yang dikuasai Mesir dan penyeberangan Kerem Shalom yang dikuasai Israel selama perang antara Israel dan Hamas.

Tentara AS mengirim bantuan udara kepada warga di Gaza utara.
Keterangan gambar,Militer AS mengatakan bantuan udara yang dilakukan bersama Yordania adalah bagian dari “upaya berkelanjutan untuk menyalurkan lebih banyak bantuan ke Gaza”.

Namun bagian utara, yang merupakan fokus dari fase pertama serangan darat Israel, sebagian besar tidak dapat terjangkau pemberi bantuan dalam beberapa bulan terakhir.

Pada 20 Februari, Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan pihaknya menangguhkan pengiriman makanan ke Gaza utara karena konvoi pengirim bantuan pertamanya dalam tiga minggu mengalami “kekacauan dan kekerasan total akibat runtuhnya tatanan sipil”, termasuk penjarahan dengan kekerasan.

Pada Kamis lalu (29/02), lebih dari 100 warga Palestina tewas ketika kerumunan orang menyerbu konvoi bantuan yang dioperasikan oleh kontraktor swasta yang dikawal oleh pasukan Israel di sebelah barat Kota Gaza.

Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 100 orang tewas setelah pasukan Israel menembakkan peluru.

Pesawat C-130 AS menjatuhkan lebih dari 38.000 paket makanan di sepanjang garis pantai Gaza.
Keterangan gambar,Pesawat C-130 AS menjatuhkan lebih dari 38.000 paket makanan di sepanjang garis pantai Gaza.

Sementara, militer Israel mengatakan sebagian besar warga Palestina meninggal karena terinjak-injak atau terlindas truk bantuan.

Mereka mengatakan tentara yang berjaga di dekat konvoi bantuan menembak orang-orang yang mendekati mereka dan yang mereka anggap sebagai ancaman.

Militer Israel meluncurkan serangan udara dan darat di Gaza setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, di mana sekitar 1.200 orang tewas dan 253 lainnya disandera.

Lebih dari 30.000 orang telah tewas di Gaza sejak kejadian itu, kata kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.

‘Tidak cukup’

Lebih dari 20 bantuan udara diterjunkan ke Gaza selama beberapa minggu terakhir, berkoordinasi dengan militer Israel, Prancis, Uni Emirat Arab dan Mesir yang melakukannya bersama AS dan Yordania.

Seorang warga Gaza, Ismail Mokbel, mengatakan kepada radio Gaza Lifeline, program BBC Arab – layanan radio darurat di wilayah itu yang didirikan tengah konflik – bahwa paket bantuan yang jatuh dari langit pada Jumat lalu terdiri dari beberapa kacang-kacangan dan kebutuhan kesehatan perempuan.

Seorang pria lain, Abu Youssef, mengatakan dia tidak mendapatkan bantuan yang berjatuhan dekat Rumah Sakit al-Shifa di Kota Gaza.

“Tiba-tiba, ketika kami melihat ke langit, kami melihat parasut bantuan. Jadi kami tetap diam di tempat [di mana kami berada] sampai bantuan mendarat sekitar 500 meter dari kami.

”Ada banyak orang, tetapi bantuannya sedikit, jadi kami tidak bisa mendapatkan apa-apa,” katanya.

Warga Palestina yang putus asa mengepung konvoi truk yang membawa bantuan makanan ke Gaza utara.
Keterangan gambar,Warga Palestina yang putus asa mengepung konvoi truk yang membawa bantuan makanan ke Gaza utara.

Mokbel mengatakan bantuan yang dijatuhkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagian besar warga di daerah tersebut.

“Ribuan warga melihat bantuan jatuh ke arah mereka … Dan ketika ratusan atau ribuan menunggu di daerah seperti itu, hanya sekitar 10 hingga 20 orang yang mendapatkan barang, sementara sisanya tidak mendapatkan apa-apa.

“Sayangnya, metode menjatuhkan bantuan melalui udara ini bukan cara yang paling cocok untuk mengirim bantuan ke distrik utara Gaza,” tambahnya.

“Gaza membutuhkan jalur darat dan air untuk memberikan bantuan daripada [melakukannya] dengan cara seperti itu, yang tidak memenuhi kebutuhan semua warga.”

‘Mahal dan sembrono’

Pengiriman bantuan lewat udara awalnya digunakan selama Perang Dunia II untuk menjangkau pasukan yang terisolasi di darat.

Kini, bantuan udara telah berkembang menjadi sarana yang berharga untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dengan PBB pertama kali menggunakannya pada 1973.

Namun, sarana itu dianggap sebagai “pilihan terakhir”, yang hanya digunakan “ketika opsi yang lebih efektif gagal”, seperti yang dikatakan WFP dalam laporan tahun 2021.

Sudan Selatan adalah tempat terakhir di mana WFP melakukan pengiriman udara.

“Pengiriman udara mahal, sembrono dan biasanya orang yang tidak tepat malah mendapatkan bantuan,” kata Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia dan mantan kepala bantuan PBB, kepada BBC setelah kembali dari kunjungan tiga hari baru-baru ini ke Gaza.

Faktanya, biaya pengiriman udara tujuh kali lebih mahal dibandingkan pengiriman bantuan jalur darat karena ongkos pesawat, bahan bakar dan personel, kata WFP.

Selain itu, jumlah bantuan yang dapat dikirim relatif kecil dengan setiap penerbangan, dibandingkan dengan apa yang dapat dibawa oleh konvoi truk, dan koordinasi darat yang signifikan diperlukan dalam zona pengiriman, kata WFP.

Komite Palang Merah Internasional juga menekankan pentingnya mengendalikan distribusi untuk mencegah risiko berbahaya bagi hidup warga yang mengonsumsi barang-barang yang kurang layak atau tidak aman bagi mereka.

“Memberikan makanan secara tiba-tiba dan tanpa pengawasan kepada orang-orang yang kekurangan gizi atau bahkan kelaparan dapat menimbulkan risiko serius bagi kehidupan.

Sebuah pesawat Yordania menjatuhkan bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara.
Keterangan gambar,Sebuah pesawat Yordania menjatuhkan bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara.

”Risiko-risiko ini perlu dipertimbangkan agar barang tidak dikirim melalui udara, atau penundaan distribusi darat mungkin terjadi,” organisasi itu memperingatkan dalam laporan 2016 yang diterbitkan ketika bantuan dijatuhkan dari udara ke Suriah dalam perang saudara di negara itu.

Pengiriman udara dapat dilakukan dari ketinggian yang berbeda-beda, mulai dari sekitar 300 meter hingga 5.600 meter di zona konflik, dan pengemasan yang kuat sangat penting untuk memastikan paket bertahan setelah terbentur dengan tanah, WFP menambahkan.

Menurut lembaga tersebut, zona penurunan idealnya harus besar, area terbuka tidak lebih kecil dari lapangan sepak bola, itulah sebabnya pengiriman sering ditujukan ke garis pantai Gaza.

Namun, metode ini kadang-kadang membuat bantuan jatuh ke laut atau dibawa oleh angin ke Israel, menurut catatan setempat.

‘AS harus menekan Israel’

Warga Gaza, Samir Abo Sabha, mengatakan kepada radio Gaza Lifeline BBC Arab bahwa ia percaya AS harus berupaya lebih dan menekan sekutunya Israel untuk melakukan gencatan senjata.

“Sebagai warga Gaza, [saya pikir] barang [bantuan] ini tidak berguna,” katanya. “Apa yang kami inginkan [adalah] Amerika menekan Israel melakukan gencatan senjata dan berhenti memberi Israel senjata dan rudal.”

Beberapa pekerja bantuan telah mengungkapkan hal yang sama.

Pekan lalu, Scott Paul dari Oxfam America menulis di X, media sosial yang dulu disebut Twitter:

“Daripada mengirim bantuan udara sembarangan di Gaza, AS harus memotong aliran senjata ke Israel yang digunakan dalam serangan, mendorong gencatan senjata segera dan pembebasan sandera,” tulisnya.

”Dan mendesak Israel agar menjunjung tinggi tugasnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan, akses, dan layanan dasar lainnya.”

Melanie Ward dari Bantuan Medis untuk Palestina mengatakan AS, Inggris dan negara lainnya harus “memastikan Israel segera membuka semua penyeberangan ke Gaza untuk pengiriman bantuan dan pekerja kemanusiaan untuk membantu warga yang membutuhkan”.

Tetapi dengan krisis menjadi semakin parah, pihak-pihak lain berpendapat bahwa makanan harus dikirim dengan segala cara.

“Kami perlu membawa makanan ke Gaza dengan cara apa pun yang kami bisa. Kami harus membawanya melalui laut,” kata José Andrés, seorang koki dan pendiri World Central Kitchen, yang telah mengirim makanan ke Gaza, kepada ABC News.

Setiap paket makanan yang diterjunkan Angkatan Udara AS mengandung kalori sehari dalam kemasan tertutup.
Keterangan gambar,Setiap paket makanan yang diterjunkan Angkatan Udara AS mengandung kalori sehari dalam kemasan tertutup.

“Saya pikir kita tidak perlu mengkritik Yordania dan Amerika karena mengirim bantuan udara. Melainkan, kita harus memuji setiap upaya yang membawa makanan ke Gaza.”

Presiden Joe Biden telah bersumpah bahwa AS akan “melipatgandakan upaya kami untuk membuka koridor maritim, dan memperluas pengiriman [bantuan] lewat darat” – tetapi upaya itu belum terwujud di lapangan.

Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan pada Minggu (3/03) bahwa mereka memfasilitasi konvoi bantuan dan penerjunan udara ke Gaza utara “karena kami ingin bantuan kemanusiaan mencapai warga sipil Gaza yang membutuhkan”.

“Kami akan terus memperluas upaya kemanusiaan kami kepada penduduk sipil di Gaza sementara kami memenuhi tujuan pembebasan sandera dari Hamas dan membebaskan Gaza dari Hamas,” tambahnya. https://mantrasungokong.com/